Glosarium

BAPPEDA

Lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Damkar

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.

DCKTRP

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

DPMPTSP

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.

KDB

Total maksimal luas Lantai Dasar bangunan dibandingkan luas tanah.

KDH

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

IMB

Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu.

Refuge Floor

Lantai anti api yang menjadi tempat berlindung sementara, terutama diperuntukkan untuk bangunan tinggi.

SP3L

Surat persetujuan prinsip pembebasan sebuah lokasi/ lahan atau bidang tanah untuk pembangunan fisik kota DKI Jakarta. Surat ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi pembebasan/ pembelian tanah, sebagai pengarahan pembangunan agar sesuai rencana kota dan demi menghindari para spekulan tanah.

SIPPT

SIPPT merupakan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang persetujuan penggunaan sebidang tanah terletak pada Jalur Jalan Utama (JJU) atau yang memiliki luas tanah mulai 5.000 m2 atau lebih besar.

KRK

Surat KRK dan RLTB adalah peta yang dilengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu wilayah. Instansi pelaksana yang mengurusi masalah ini adalah Dinas Tata Ruang DKI.

UU

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dapat juga diartikan sebagai peraturan–peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap warga negara.

PP

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Permen

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang diberlakukan oleh Menteri untuk menjalankan perintah aturan.

Perda

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota).

Pergub

Pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

PZ

Perangkat pengendali pelaksanaan pembangunan kota atau wilayah agar rencana tata ruang dapat diimplementasikan dengan tepat.

Kepgub

Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Insgub

Naskah dinas yang memuat perintah dan/atau yang bersifat teknis, jelas dan rinci sebagai pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain merupakan tindak lanjut dari produk hukum yang sudah ada.

RDTR

Rencana yang mengatur secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.

RTLB

Peta rencana pemanfaatan ruang skala 1:1000 yang menggambarkan posisi bangunan beserta fasilitasnya sesuai batasan rencana kota dalam dua dimensi pada lokasi tertentu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KRK.

RTRW

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

SIPPT

Surat izin Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 m2 atau lebih.

SK

SK berisi tentang ketetapan mengenai suatu kebijakan ataupun peraturan. SK biasanya dikeluarkan instansi oleh organisasi yang diwakili oleh pimpinan yang tertinggi.

SLF

Sertifikasi yang diberikan oleh Pemda DKI pada bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi, dan layak untuk beroperasi.
Blog: Sertifikat Laik Fungsi: Untuk Siapa?

SP3L

Surat ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi pembebasan/ pembelian tanah, sebagai pengarahan pembangunan agar sesuai rencana kota.

TABG

Tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses.

TPAK

Tim Pakar dibidang Teknis Arsitektur dan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan Bangunan Tinggi (lebih dari 8 Lantai), Bangunan yang terletak di Jalan Protokol, Bangunan dengan kriteria Pelestarian, Bangunan Gedung yang berada di atas dan atau dibawah tanah atau air yang melintasi Prasarana dan Saran Umum, atau Bangunan dengan Fungsi Khusus.

UDGL

Panduan rancang kota yang disusun dengan tujuan menjembatani hasil rancangan ke dalam suatu panduan rancang yang spesifik untuk menjamin kualitas pada tingkat yang mikro.

UKL-UPL

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

Gulkarmat

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.

DCKTRP

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

DPMPTSP

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.

DPMPTSP

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran.

KDB

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

IMB

Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu.

Refuge Floor

Lantai anti api yang menjadi tempat berlindung sementara, terutama diperuntukkan untuk bangunan tinggi.

IPPR

Izin yang diberikan Gubernur kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan pemanfaatan ruang dalam batasan sub zona tertentu yang diselenggarakan sesuai pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politik, sosial, dan budaya.

IRK

Sebuah rencana pembangunan kota yang memberikan informasi tentang syarat tata bangunan dan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Ingub

Naskah dinas yang memuat perintah dan/atau yang bersifat teknis, jelas dan rinci sebagai pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain merupakan tindak lanjut dari produk hukum yang sudah ada.

PRK

Panduan bagi perencanaan kawasan yang rnemuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.